Punya Usaha Kecil dan Menengah? Pendirian PT Lebih Direkomendasikan
764
post-template-default,single,single-post,postid-764,single-format-standard,bridge-core-2.6.1,qode-quick-links-1.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-24.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

Punya Usaha Kecil dan Menengah? Pendirian PT Lebih Direkomendasikan

Pemerintah terus berupaya mendukung pertumbuhan pengusaha-pengusaha, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu bukti dukungan itu adalah dengan diterbitkannya PP No.29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.

Sebenarnya, selama ini jenis-jenis usaha kecil dan menengah lebih banyak menggunakan badan usaha ketimbang badan hukum berbentuk PT. Partner pada Mulyana Abrar Advocates, Fifiek Woelandara Mulyana, mengatakan pendirian badan usaha seperti UD, CV, maupun Firma memang identik dengan usaha kecil menengah karena biaya pendiriannya yang cukup minim jika dibandingkan dengan PT.

Untuk saat ini, biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusan PT bisa mencapai Rp10 juta. Biaya itu timbul dari PNBP, jasa notaris, dan lain sebagainya. Fifiek menilai hal ini yang menyebabkan para pengusaha pemula enggan untuk mendirikan PT.

“Untuk pendirian PT ada biaya PNBP, ada pengumuman BN dan TN. Sekarang saja untuk pendirian PT itu dikenakan Rp4 juta, disamakan semua. Biaya yang keluar kalau sekarang minimal RP 5juta, itu kalau ada notaris yang bersedia. Ya bisa sampai Rp10 juta,” kata Fifiek saat diwawancara dalam acara “Pelatihan dan Klinik Hukum bagi Perempuan Pengusaha Mikro dan Kecil di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Banten”, Selasa, (26/11).

Agar upaya pemerintah untuk mendukung pertumbuhan sektor UMKM lebih mengenai sasaran, maka Fifiek menilai perlu dilakukan deregulasi. Tujuannya memudahkan para pelaku usaha pemula untuk berusaha dan mendirikan PT.

“Harus ada deregulasi, memudahkan. Jadi dikasih keringanan bayar PNBP untuk UMKM ya dimudahkan bayarnya, bayar pajaknya. Orang UMKM dapat keringanan pajak masa pendiriannaya tidak dapat keringaan, begitu saja,” jelasnya.

Lalu mengapa UMKM harus mendirikan PT ketimbang CV yang selama ini sering menjadi pilihan? Fifiek menegaskan, pendirian badan hukum (PT, yayasan, koperasi) memiliki risiko hukum yang berbeda dengan pendirian badan usaha (UD, CV, Firma, dan lainnya). Apa itu?

Pertama, secara substansi badan hukum terdapat pemisahan harta antara pemilik badan hukum dengan badan hukum. Sehingga apa yang dimiliki oleh pendiri badan hukum bukanlah aset dari badan hukum. Sementara sebaliknya, badan usaha memiliki kepemilikan aset yang menyatu dengan pribadi.

Kedua, dari sisi tanggung jawab. Dalam badan usaha dikenal dengan tanggung renteng jika perusahaan mengalami kerugian. Sementara dalam badan hukum, tanggung jawab renteng baru berlaku ketika ada unsur manipulasi yang dilakukan oleh pemilik saham sehingga pemilik saham diminta pertanggung jawabannya.

Dengan menimbang kekurangan dan kelebihan badan usaha dan badan hukum, Fifiek menyarankan kepada UMKM untuk lebih memilih pendirian badan hukum ketimbang badan usaha. Apalagi pemerintah sudah memberikan kemudahan dalam mendirikan PT, salah satunya dengan adanya Online Single Submission (OSS).

“Kalau sekarang selalu ada pandangan bahwa bikin CV saja dulu nanti ditingkatkan jadi PT. Nah itu enggak bisa disamakan. CV dan PT dua bentuk usaha yang berbeda, jadi kalau CV ke PT ya harus bubar lagi CV-nya dan harus bikin lagi PT baru. Kalau sekarang itu tidak recommended bikin CV, lebih baik bikin PT apalagi untuk UMKM itu sudah ada PP 29/2016 yang jumlah berdasarkan kesekapatan Rp 10 juta juga boleh. Cuma di OSS masih banyak kendala, aturan modal itu belum ditarik dan masih kenal modal minimal Rp 50 juta sementara di PP itu sudah boleh di bawah Rp10 juta,” tambahnya.

Dari sisi pembuatan akta badan usaha maupun badan hukum, Notaris Irma Devita Purnamasari, menegaskan jika proses pembuatan akta cukup mudah. Syaratnya cukup melampirkan KTP dan NPWP pribadi dari para pendiri minimal dua orang. Jika ternyata pendiri adalah suami istri, maka harus ditambah satu orang lagi sebagai pemegang saham.

Selain itu, pendiri juga harus memiliki rencana usaha yang nantinya akan menjadi patokan jenis usaha dari PT yang akan didirikan tersebut. “Jadi kita harus mengklarifikasi terlebih dahulu, setelah pembuatan akte terus kemudian sudah di sahkan (Kemkumham) bisa langsung jalan (perusahaannya), jadi enggak susah sama sekali,” kata Irma dalam acara yang sama.

Sama halnya dengan Fifiek, Irma juga merekomendasikan para pelaku usaha UMKM untuk memilih mendirikan PT ketimbang CV. Pasalnya, usaha dengan badan hukum lebih mudah untuk dikembangkan, bisa mengikuti tender dan masuk ke ranah usaha ekspor dan impor. Dan yang lebih penting, PT lebih memiliki perizinan yang jelas.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Good Coorporate Governance (GCG) dan Coorporate Social Responsibility (CSR) Suryani SF Motik menegaskan bahwa modal utama untuk membangun sebuah usaha bukanlah materi, tetapi peluang usaha. Setiap orang yang ingin memulai usaha harus jeli melihat peluang usaha yang ada.

“Kalau mau jadi pengusaha itu sederhana, kita harus cari peluang. Peluang usaha itu adalah saat kita bisa menjawab kebutuhan orang. Jadi pada saat orang punya masalah dan kita bisa memberikan solusi, nah itulah peluang usaha,” kata Suryani dalam acara yang sama.

CEO Easybiz Leo Faraytody menambahkan bahwa pelatihan dan klinik hukum kepada UMKM ini sangat efektif untuk memberdayakan perempuan yang memiliki usaha mikro dan kecil dalam hal menentukan bentuk usaha dan izin usaha yang sesuai dengan mereka.

“Easybiz berkesempatan untuk menjelaskan teknis pengisian OSS agar mereka bisa langsung dapat NIB dan izin usaha. Kami akan jelaskan kendala teknis yang sering dihadapi saat pengisian dan bagaimana cara mengatasinya. Kami berharap peserta pelatihan ini menyebarkan ke rekan bisnis dan jaringan mereka agar skill yang didapat selama pelatihan agar makin banyak pengusaha mikro dan kecil bisa paham mengakses OSS dan mendapatkan perizinannya dari situ,” tandasnya.

Source: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ddf4d2295dc4/punya-usaha-kecil-dan-menengah-pendirian-pt-lebih-direkomendasikan/

No Comments

Post A Comment