MAA | Perempuan Pengusaha Perlu Melek Hukum
784
post-template-default,single,single-post,postid-784,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Perempuan Pengusaha Perlu Melek Hukum

Peranan pengusaha perempuan memiliki cukup besar, tidak hanya untuk meningkatkan taraf ekonomi dirinya atau keluarganya namun juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Data dari Bank Indonesia saat ini menunjukkan pengusaha perempuan tidak kurang dari 14 juta dan turut menyumbangkan 9,9% dari produk domestik bruto (PDB) nasional. Namun tantangan yang dihadapi juga tidak sedikit, salah satunya, ketika bisnis mulai berkembang maka saat itulah pengusaha perempuan perlu menyadari kebutuhan aspek hukum dalam bisnis.

Managing Partner  Mulyana  Abrar Advocates, (MAA), Fifiek  Mulyana (salah satu advokat yang menjadi pengajar dalam pelatihan) tersebut mengatakan ” pengusaha perempuan terutama skala mikro dan kecil masih butuh pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan tentang pentingnya aspek hukum dalam dunia usaha, terlepas dari adanya kebutuhan” pungkasnya pada pelatihan dan klinik hukum untuk para 50 perempuan pengusaha mikro, dan menengah (UMKM) untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Banten di Bogor, 26/12/2019.

Sebagai bentuk komitmen dalam pemberdayaan perempuan, International Development Law Organization IDLO berkolaborasi dengan Mulyana Abrar Advocates mengadakan pelatihan dan klinik hukum . Pelatihan dan klinik hukum dibuka secara resmi pada tanggal Senin 25 November 2019 dan berlangsung pada tanggal 26 – 29 November 2019.  Kegiatan ini adalah bagian dari program Rule of Law Fund yang didukung oleh Kedutaan Besar Kerjaaan Belanda.

Pelatihan dan klinik hukum ini meliputi beberapa materi pokok seperti: legalitas berusaha, Online Single Submission (OSS) dan NIB,  perizinan, sertifikasi BPOM, sertifikasi halal, dan perpajakan. Tujuan dari training dan klinik hukum ini adalah untuk membantu meningkatkan kapasitas perempuan dalam menjalankan usaha mereka dengan memberikan perspektif legal, informasi, serta kemampuan yang berkaitan dengan akses terhadap keuangan, registrasi bisnis, pajak, pungutan liar, dan biaya. Fifiek Mulyana memberikan contoh aspek hukum tersebut perihal bentuk usaha, akta pendirian, memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB), izin usaha hingga urusan pajak.

Sementara itu ditempat yang sama Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia ( HIPPI) Suryani Motik mengatakan kegiatan pelatihan ini sangat membantu pemerintah, ” dimana kita membantu para pengusaha perempuan bisa berbadan hukum.  Kegiatan ini selain dibuka wawasan kenapa perlu berbadan hukum dan bagaiman utk bisa mengisi dan mendaftar di OSS , mereka dibantu dengan  harga khusus karena ada CSR dari beberapa kantor notaris dan lawfirm yang membantu sehingga mereka di mudahkan, jelas nya. Harga khusus selama kegiatan ini saja dan mereka akan mendapatkan coaching dimana mereka akan dibimbing dan dibantu. Jadi paket ini sangat lengkap mulai dari pembukaan wawasan sampa dengan penerapannya” ujar Suryani

Suryani Motik mengungkapkan “Pengusaha Perempuan Mikro dan Kecil perlu memahami masalah yang menyangkut legalitas badan hukum dan perpajakan. Yani berujar bahwa pengalamannya sebagai pengusaha perempuan yang membina banyak pengusaha perempuan lainnya dari usaha kecil hingga skala besar, legalitas badan hukum sangat dibutuhkan oleh pengusaha mikro dan kecil apabila ingin mengembangkan usahanya seperti mendapatkan akses kredit dari bank, maupun untuk memenuhi persyaratan menjadi mitra atau vendor pemerintah dan swasta. Setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta diharapkan dapat mengurus sendiri legalitas berusaha sebagai bagian dari pengembangan kegiatan usahanya.” ungkapnya./EP

source: http://rri.co.id/jakarta/post/berita/751625/seputar_kota/perempuan_pengusaha_perlu_melek_hukum.html

No Comments

Post A Comment